banner 728x250
Berita  

Arnadi,Respon Aspirasi Masyarakat Terkait Minimnya Penerangan Jalan di Pangkalpinang

Penerangan Jalan
banner 120x600
banner 468x60
Share

FKWB – Minimnya penerangan jalan di berbagai wilayah Kota Pangkalpinang kembali menjadi sorotan. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi, dalam sebuah diskusi usai acara ramah tamah di rumah dinas Residen Walikota Pangkalpinang pada Minggu malam (26 Januari 2025). Aspirasi masyarakat ini terus mengemuka, khususnya terkait jalan buntu dan kawasan sepi yang selama ini dianggap kurang mendapat perhatian.

Arnadi menyoroti bahwa salah satu keluhan terbesar masyarakat adalah minimnya penerangan jalan, terutama di jalan-jalan buntu dan kawasan yang dianggap rawan. Menurutnya, masyarakat telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti penerangan jalan.

banner 325x300

“Dalam diskusi dengan salah satu petugas Dinas Perhubungan (Dishub), saya mendapatkan informasi bahwa jalan buntu dan kawasan sepi tidak menjadi prioritas. Jika seperti itu, masyarakat tentu merasa tidak mendapatkan layanan yang setara dengan kewajiban mereka,” ungkap Arnadi dengan nada tegas.

Ia menambahkan bahwa permasalahan ini kerap muncul dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Dari laporan yang diterima, hampir semua RT di wilayah tersebut mengajukan usulan yang sama, yaitu peningkatan penerangan jalan.

“Setidaknya ada 10 RT yang meminta hal ini. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut sangat mendesak,” ujarnya.

Permasalahan minimnya penerangan jalan tidak terlepas dari kondisi anggaran yang masih jauh dari memadai. Arnadi mengungkapkan bahwa defisit anggaran menjadi tantangan terbesar dalam merealisasikan kebutuhan ini. Menurutnya, target anggaran tahun 2025 sebenarnya mencapai Rp40 miliar, namun hingga saat ini pencapaian tersebut masih jauh dari harapan.

“Defisit anggaran kita sangat besar. Bahkan, untuk pemeliharaan lampu jalan, seperti penggantian kabel yang rusak, saat ini masih menjadi kendala,” jelas Arnadi. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya lampu jalan yang tidak berfungsi akibat minimnya perawatan.

Arnadi menekankan bahwa pemerintah daerah harus lebih bijak dalam menentukan prioritas alokasi anggaran. Menurutnya, wilayah yang masih gelap dan rawan kriminalitas harus menjadi perhatian utama.

“Jangan hanya fokus pada jalan-jalan yang kondisinya sudah bagus. Wilayah yang minim penerangan justru yang paling membutuhkan perhatian,” tambahnya.

Ia juga meminta Dishub untuk melakukan pendataan ulang terhadap kondisi penerangan jalan di seluruh wilayah Pangkalpinang. Data ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan segera. Permasalahan penerangan jalan ini, menurut Arnadi, tidak dapat diselesaikan secara sepihak. Diperlukan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD untuk mencari solusi yang efektif.

“Masyarakat sudah menunaikan kewajibannya melalui pajak. Oleh karena itu, kita sebagai wakil mereka di pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memastikan layanan yang sepadan,” tegasnya. (*)

banner 325x300