Lusje Anneke Tabalujan Walikota Perempuan Pertama di Pangkalpinang

FKWB – Salah satu putri asal Kota Langowan, Minahasa, Lusje Anneke Tabalujan dipercayakan Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat Walikota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal Zakaria Ali resmi melantik Lusje Anneke Tabalujan sebagai Pj Wali Kota Pangkalpinang menggantikan Maulan Aklil. Pelantikan berlangsung di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Rabu (15/11/2023).

Sebelum dipercayakan sebagai Pj Walikota, Lusje Tabalujan adalah Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Putri asal Desa Amongena, Langowan ini, adalah alumni SMA Negeri Langowan tahun 1985. Lulus SMA ia melanjutkan studi di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN/IIP).
Lusje Anneke saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi BPSDM Kemendagri.

Lusje Tabalujan yang dilahirkan di Langowan 21 Januari 1967, memulai studinya di SD GMIM 1 Langowan dan selalu menjadi juara kelas. Kemudian melanjutkan studi di SMP Negeri 1 Langowan juga selalu juara kelas. Dan studi SMA ia jalani di SMA Negeri Langowan (lulus 1985)

Saat ikut Prajabatan Gol. 2 Lusje jadi lulusan terbaik. Sebelum ke IPDN, ia adalah mahasiswa APDN Manado 1985 s/d 1989. Kemudian ikut Tes IIP tahun 1989, dari Sulut yang lulus dipanggil ke IIP hanya 6 orang. Ia satu-satunya perempuan. Dan saat ini ia menjadi Walikota pertama perempuan di Pangkalpinang.

Studi S2 ia jalani di IKIP Jakarta. Selesai S2 ia sebetulnya bisa langsung S3 dengan nilai yang diperoleh. “Tapi masih berpikir konsolidasi ekonomi. Jadi belum sempat lanjutt S3,” ujarnya.

Sebelumnya, Lusje pernah menjadi Assessor SDM Aparatur Ahli Madya pada Pusat Standardisasi dan Sertifikasi.

Ia juga merupakan Direktur Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.

Lusje diketahui menjadi bagian dari tim yang terlibat dalam pembahasan rumusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pendapat Pemerintah terkait Rev UU No 6 Tahun 2014.

Sebagaimana dikutip dari laman Pemkot Pangkalpinang, saat pelantikan Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal dalam sambutan mengatakan agar Lusje dapat meneruskan tongkat kepemimpinan wali kota sebelumnya. Dia menyebut, sebagai kepala daerah bekerja untuk kepentingan masyarakat tanpa kenal waktu.

Safrizal juga mengingatkan agar Pj Wali Kota ini dapat membina kolaborasi dan koordinasi empat arah yakni, dengan pemerintah tingkat atas, ke samping kiri dan kanan serta membina koordinasi dengan bawahan.

Selama menjadi penjabat wali kota, Lusje tinggal di rumah dinas wakil wali kota mengingat rumah dinas wali kota sangat besar dan luas untuk ditempati sendiri.

Semua pimpinan dan Anggota Ikatan Alumni SMA Negeri Langowan (IKASMAWAN) Angkatan 1985 menyampaikan selamat kepada Lusje Anneke Tabalujan atas jabatan tersebut.(*)

Biodata Pribadi
Nama Lengkap : Dra. Lusje Anneke Tabalujan, M.Pd.
Tempat/Tgl Lahir : Langowan, 21 Januari 1967
Alamat :
Agama : Islam
Nama Suami : Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd.

Anak : Anne Annisa Aulia
Astrid Nadia Fadilla

Pendidikan Formal

SD GMIM I (1979)
SMP NEGERI I (1982)
SMA NEGERI I (1985)
AKADEMI AKADEMI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (APDN – 1989)
S1 – SARJANA MANAJEMEN IIP (1992)
S2 – MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (1998)

Riwayat Pekerjaan

1. PENJABAT WALI KOTA PANGKALPINANG (2023)
2. KEPALA PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (2021)
3. ASSESSOR SDM APARATUR AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR PADA BIDANG KOMPETENSI
   PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (2020)
4. KEPALA BIDANG KOMPETENSI PADA PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI BADAN
   PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (2018)
5. KEPALA BIDANG PIMPINAN DAERAH PADA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (2015)
6. KEPALA BIDANG OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM PADA PUSAT DIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (2013)
7. KEPALA BAGIAN SARANA DAN PRASARANA DIKLAT PADA SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (2012)
8. KEPALA BIDANG KEUANGAN DAERAH PADA PUSAT DIKLAT MANAJEMEN PEMBANGUNAN,
   KEPENDUDUKAN DAN KEUDA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (2010)
9. KABAG TATA USAHA PADA PUSAT ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASSET SETJEN (2009)
   10.KASUBBAG BAGIAN HUKUM DAN PELAPORAN PD BAG. PERENCANAAN SETDIKLAT DEPDAGRI (2006)
   11.KASUBBID POLITIK DALAM NEGERI PD BID. POLITIK DALAM NEGERI PUSDIKLAT PEM. & POLITIK BADAN DIKLAT (2004)
   12.KASUBBID PEJABAT NEGARA PADA BIDANG MANAJEMEN PUSAT DIKLAT MANAJEMEN PEMERINTAHAN BADAN DIKLAT (2002)
   13.KEPALA SUBBID KEPEMIMPINAN TINGKAT IV PADA BIDANG KEPEMIMPINAN TK. DASAR (2001)
   14.KASUBBID ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT (2000)
   15.KASUBBID. ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT PADA BIDANG DIKLAT PENJENJANGAN TK. DASAR (1999)
   16.STAF PADA BADAN DIKLAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI (1993)

Pendidikan dan Pelatihan

1. ADUMLA, JAKARTA BADAN DIKLAT DDN (17 / 1997)
2. SPAMA, JAKARTA BANDIKLAT DDN (74 / 2002)
3. TOT UMUM, JAKARTA BADAN DIKLAT DDN (1995)
4. PKT JAKARTA BADAN DIKLAT DDN (1997)
5. PELATIHAN MANAJEMEN PELAYANAN PRIMA I ,JAKARTA BANDIKLAT DDN (1999)
6. TOT LEGAL DRAFTING DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH JAKARTA, BPSDM KEMENDAGRI (2017)
7. PELATIHAN KANTOR SENDIRI, MANADO KANTOR GUB. TK.I 2. (1992)
8. KOMPUTER, JAKARTA BADAN DIKLAT (1998)
9. KEPROTOKOLAN JAKARTA, BADAN DIKLAT DDN (1999)
   10.OWNERS ESTIMATE, JAKARTA BADAN DIKLAT DDN (2000)
   11.MANAJEMEN PROYEK, BADAN DIKLAT DEPDAGRI BADAN DIKLAT DEPDAGRI (2000)
   12.APRESIASI KEBIJAKAN DIKLAT KEPEMIMPINAN BAGI ANGGOTA LEGISTALIF DAERAH & PEJABAT BID.DIKLAT, JAKARTA BANDIKLAT DDN & OTDA (2001)

Sumber: cahayamanado.com
Diskominfo Pangkalpinang